Sabtu, 09 Mei 2015

Masalah Kependudukan Berawal dari mana???

Memang jika kita telisik ke masa lalu, masalah kependudukan sekarang adalah bukan masalah baru dan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda menjajah Indonesia. Berawal dari tahun 1930-an permasalahan penduduk di pulau jawapun mulai terjadi. Menurut Valkeburg, usaha menyuarakan untuk menurunkan angka kelahiran sadah dperjuangkan saat itu, namun pendapatnya masih kurang di dengar. Upaya untuk melakukan kontrasepsi sebenarnya juga sudah dilakukan, akan tetapi harga alat kontrasepsi pada masa itu sangat mahal, pemerintah kolonial juga melarang adanya publikasi atau periklanan ala-alat kontarsepsi. Di tambah dengan moralitas agama yang turut menghambat adanya program keluarga berencana, sehingga angka kelahiran tetap saja tinggi.
Kemudian di lanjutkan dengan masa orde baru Soekarno yang dimulai pada tahun 1945. Pada awal pemerintahan Soekarno, situasi saat itu masih tidak kondusif dan kestabilan politik masih belum konstan, sehingga konsep mengenai program keluarga berencana masih belum dapat diwujudkan. Karakteristik Soekarno yang pemberani dan sangat kontra pemerintahan barat nampaknya  membuat ia menolak beberapa saran dari pemerintah asing khususnya negara-negara barat utuk tetap tidak melakukan program keluarga berencana. Seperti saran yang pernah di tujukan oleh Louis Fischer kepada Soekarno mengenai pengendalian tingkat kelahiran. Namun saran dari Fischer itu malah ditolak oleh Soekarno. Fischer tidak mampu meyakinkan Soekarno dengan menggunakan argumen pada hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, tetapi justru Soekarno dapat menerima argumen untuk jarak kelahiran, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan ibu dan mengurangi beban keluarga. Soekarno berpendapat bahwa adanya pengendalian penduduk dengan melakukan pembatasan kelahiran merupakan indikasi adanya penurunan moralitas yang ia temukan dalam masyarakat barat. Soekarno  justru beranggapan wanita yang memiliki banyak anak adalah model kekuatan, kecantikan, dan ketahanan.
Kemudian dilanjutkan dengan era orde baru Soeharto. Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Soekarno. Dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari USAID (United States Agency for International Development) dan UNFPA (United Nations Fund for Population Activities). Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto juga berhasil mengatasi tantangan terbesar di masa kolonial Belanda yakni moralitas agama. Moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk.  Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah tentang pengendalian penduduk. Selain itu Soeharto menandatangani Pimpinan Dunia Deklarasi Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional). Pada tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi dewan koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta permusuhan terhadap keluarga berencana.
Sampai sekarang program mengenai keluarga berencana semakin di giatkan pemerintah khususnya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ruang lingkup target pun semakin diperluas, bukan hanya berfokus pada penanganan keluarga berencana melalui program KB. Namun BKKBN mencoba untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. Salah satunya adalah program GenRe (Generasi Berencana) yang di tujukan kepada anak remaja dan dewasa awal Indonesia. Melalui pembentukan PIK-R dan PIK-M (Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa) di sekolah dan Universitas yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya PIK-R dan PIK-M diharapkan para remaja atau mahasiswa Indonesia bisa saling berbagi informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS, NAPZA), keterampilan hidup (life skills), keterampilan advokasi dan KIE.  BKKBN juga terus berinovasi dalam menstimulus generasi muda Indonesia dengan mengadakan pemilihan duta GenRe (Generasi Berencana). Semua program tersebut di laksanakan untuk menghadapi 2 tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh generasi muda, yakni Bonus Demografi dan Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala BKKBN Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD. SpOK, Bonus Demografi di Indonesia diproyeksikan akan terjadi bertepatan dengan satu abad Indonesia merdeka yakni tahun 2045. Bonus Demografi merupakan bonus yang didapatkan oleh suatu negara karena jumlah usia produktif (16-64 tahun) lebih banyak dari pada usia non produktif (0-15 tahun dan lansia). Bonus demografi merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi berkah bagi negara Indonesia. Usia produktif ini apabila tidak berkualitas malah akan menjadi beban negara. Oleh karena itu Pemerintah harus meningkatkan wajib belajar 12 tahun, melakukan pembinaan pola asuh serta tumbuh kembang anak melalui posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, intinya peningkatan segala bidang agar SDM kita mampu bersaing di dunia International. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara non-produktif hanya 60 juta. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non-produktif  akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini jika tidak diimbangi dengan persiapan dari pemerintah yang matang. Maka bisa di pastikan beberapa tahun yang akan datang jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. 

Tidak ada komentar:
Write komentar