Selasa, 26 Mei 2015

Rencanakan Masa Depan mu dengan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)

Hallo Sobat GenRe!! Gimana dengan rencana-rencana masa depan kalian? Udah matang tau belum nih? 
Nah kali ini saya akan sedikit sharing dan berbagi cerita mengenai pentingnya menunda usia perkawinan. Monggo di simak. ^_^

Miris hati saya melihat kondisi realita generasi muda Indonesia sekarang. Di pinggir jalan, di restoran, di mall ataupun ditempat-tempat lainnya mudah sekali bagi saya untuk menemukan sepasang kekasih yang berjalan berduaan sambil bergandengan tangan, ada juga yang sedang mojok berduaan di taman ataupun alun-alun kota. Sampai-sampai beberapa bulan yang lalu para nitizen Indonesia dihebohkan oleh sepasang kekasih anak kelas 5 SD yang sedang bermesraan lewat sosial media. Pada zaman dulu tidak ada yang seperti itu, jangankan ingin bermesraan, surat cinta saja belum tentu bisa sampai ke orang yang ingin di tuju. Bisa jadi nyangkut dulu ke tangan orang tua. Karena orang tua zaman dulu kebanyakan care dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya.

Memang tidak bisa di pungkiri, hal tersebut adalah dampak dari arus globalisasi yang cepat ataupun lambat pasti akan terjadi. Belum lagi gaya hidup generasi muda sekarang yang mengarah kepada hedonisme dan meninggalkan kesederhanaan. Sampai pada akhirnya terbentuklah pola hidup serba mewah, selalu mencari kesenangan, clubbing dan sebaginya. Dari pola hidup yang seperti itu, terciptalah pergaulan bebas yang dapat berdampak kepada generasi muda itu sendiri. Seperti : minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, pernikahan dini, seks bebas yang dapat mengakibatkan terserang HIV/AIDS. Hal ini dibuktikan oleh data UNICEF pada tahun 2007 bahwa wanita yang berusia 25 sampai 29 tahun yang menikah dibawah usia 18 tahun di Indonesia mencapai 34 %. Bukan hanya itu, Indonesia menempati ranking ke-37 dunia dan tertinggi ke-2 di ASEAN dalam hal pernikahan usia muda.

Apa itu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)?

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan bagian dari program GenRe (generasi berencana) yang di canangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Program tersebut berfokus pada generasi muda Indonesia yang berada pada masa transisi dari usia remaja ke usia dewasa sehingga perlu untuk merencanakan penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun laki-laki. Selain itu PUP juga dilakukan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dengan perencanaan dan persiapan kehidupan berumah tangga diharapkan generasi muda Indonesia mampu mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sehingga kelak menjadi keluarga yang berkualitas serta dapat mencegah ledakan penduduk di masa yang akan datang.

Kenapa Pendewasaan Usia Perkawinan Penting?

Sangat penting!! Karena banyak dampak negatif yang akan di terima oleh remaja jika tidak dilakukan pendewasaan usia perkawinan. Pertama dari segi medis, pada perempuan biasanya organ reproduksi dianggap sudah cukup matang pada usia 18 tahun, pada usia ini rahim (uterus) bertambah panjang dan indung telur bertambah berat. Sehingga jika sampai terjadi pembuahan indung telur di bawah usia tersebut maka sudah pasti kesehatan reproduksi remaja akan terancam. Resiko yang akan di timbulkan jika tidak menunda usia perkawinan pada perempuan seperti : keguguran, Eklamsia (keracunan kehamilan), timbulnya kesulitan persalinan, bayi lahir sebelum waktunya, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke  vagina) dan Kanker leher Rahim. Belum lagi jika si ibu atau pihak keluarga menolak kehadiran bayi yang diinginkan. Maka sudah pasti aborsi lah solusinya, membunuh nyawa seorang bayi yang ada dalam perut. Sangat jelas bahwa tindakan terbut dilarang 5 agama yang ada di Indonesia.

Kedua dari segi psikologis, kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh di bilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20 – 24 tahun dalam psikologi, dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini, biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin bertualang menemukan jati dirinya. Bisa dibayangkan kalau orang seperti itu menikah, ada anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa ke mana-mana karena harus bekerja untuk belajar tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejolak dalam rumah tangga sehingga mereka bedua strees dan pada akhirnya terjadilah perceraian. Untung-untung masih belum kebablasan sampai punya anak, kalau sudah? Siapa yang mau mengurus anaknya? Dari situ timbul lagi gembel di jalanan dan sebaginya.


Nah. Dari berbagai macam resiko yang sudah dijelaskan di atas Sobat GenRe tentunya tidak inginkan jadi salah satu korban dalam resiko tersebut? Maka dari itu MULAI SEKARANG, RENCANAKAN MASA DEPAN KALIAN dengan sebanyak-banyaknya karya, pantang nikah sebelum dapat kerja dan dewasa, serta wujudkanlah keluarga yang kecil dan sejahtera

Selasa, 19 Mei 2015

Hubungan Antara Kesehatan Mental dengan Budaya, Agama, Sosial Ekonomi dan Sejarah

Menurut Notosoedirjo dan Latipun (2005), mengatakan bahwa terdapat banyak cara dalam mendefenisikan kesehatan mental (mental hygene) yaitu: (1) karena tidak mengalami gangguan mental, (2) tidak jatuh sakit akibat stessor, (3) sesuai dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya, dan (4) tumbuh dan berkembang secara positif. Berbicara mengenai kesehatan mental masyarakat memang merupakan sesuatu hal yang kompleks untuk di bahas. Karena untuk saat ini masalah kesehatan mental di Indonesia bisa di bilang memprihatinkan. Tingginya angka prevalensi gangguan jiwa tidak diimbangi dengan tersedianya jumlah profesi yang menangani dan fasilitas pelayanan yang memadai.
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah penderita gangguan jiwa di dunia pada tahun 2001 adalah 450 juta jiwa. Satu dari empat keluarga sedikitnya mempunyai seorang anggota keluarga dengan gangguan kesehatan jiwa. Setiap empat orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang diantaranya mengalami gangguan jiwa dan sering kali tidak terdiagnosa secara tepat sehingga tidak memperoleh perawatan dan pengobatan dengan tepat (WHO, 2001). Hal tersebut menunjukan masalah gangguan jiwa di dunia memang sudah menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi masalah kesehatan global. Dan  data tersebut diatas, kini jumlah itu di perkirakan sudah meningkat.
Di Indonesia berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2007 bahwa prevalensi gangguan jiwa berat sebesar empat sampai lima penduduk dari 1000 penduduk Indonesia menderita gangguan jiwa berat. Prevalensi gangguan mental emosional penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun sebesar 11,6%. Masalah kesehatan jiwa dengan pasien gangguan jiwa terbesar (70%) adalah skizofrenia, angka kejadian skizofrenia didunia 0,1 permil tanpa memandang perbedaan status sosial budaya. Tahun 2009 berdasarkan data dari 33 rumah sakit jiwa di Indonesia menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa berat mencapai 2,5 juta orang.
Kemudian berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan, prevalensi gangguan jiwa berat atau dalam istilah medis disebut psikosis/skizofrenia di daerah pedesaan ternyata lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, proporsi rumah tangga dengan minimal salah satu anggota rumah tangga mengalami gangguan jiwa berat dan pernah dipasung mencapai 18,2 persen. Sementara di daerah perkotaan, proporsinya hanya mencapai 10,7 persen.
BUDAYA
Sudut pandang terhadap suatu permasalahan seringkali dipengaruhi oleh budaya yang melatar belakangi, baik dalam proses memahami masalah atau pun dalam menyelesaikan masalah. Banyak hal dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh budaya, kesehatan mental dan gerakan kesehatan mental adalah salah satu contohnya. Terjadi pergeseran paradigma dalam pemahaman gerakan kesehatan mental, yang mana saat ini gerakan kesehatan mental  lebih mengedepankan pada aspek pencegahan gangguan mental serta bagaimana peran komunitas dalam membantu optimalisasi fungsi mental individu.
Dalam kesehatan mental, faktor kebudayaan juga memegang peran penting. Apakah seseorang itu dikatakan sehat atau sakit mental bergantung pada kebudayaannya (Marsella dan White, 1984). Hubungan kebudayaan dengan kesehatan mental dikemukakan oleh (Wallace, 1963) meliputi :
1). Kebudayaan yang mendukung dan menghambat kesehatan mental.
2). Kebudayaan memberi peran tertentu terhadap penderita gangguan mental.
3). Berbagai bentuk gangguan mental karena faktor kultural, dan
4). Upaya peningkatan dan pencegahan gannguan mental dalam telaah budaya.
Selain itu budaya juga mempengaruhi tindakan penanganan yang dilakukan terhadap gangguan mental itu sendiri. Misalnya banyak riset-riset dalam psikiatri dan psikologi cenderung bias, karena tidak memperhitungkan faktor budaya. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa pengalaman sakit (illness experience) adalah bersifat Interpretive, artinya ia dikonstruksi pada suatu situasi sosial tertentu, karenanya harus dipahami lewat premis-premis yang berlaku pada suatu budaya tertentu. Dengan kata lain konsep kesehatan mental pada suatu budaya tertentu harus dipahami dari hal-hal yang dianggap mempunyai arti dan bermakna pada suatu budaya tertentu, sehingga harus dipahami dari nilai-nilai dan falsafah suatu budaya tertentu.
Salah satu contoh adanya pengaruh budaya dalam kesehatan mental adalah melalui penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Muluk (Psikologi UI) dan J. Murniati (Psikologi Unpad) yang membahas teoretik tentang konsepsi kesehatan mental menurut konsepsi kultural etnik Jawa dan Minangkabau. Kerangka pembahasan memakai tentatif hipotesis oleh Naim (1980) tentang dua pola kebudayaan, yakni  J (Jawa) dan M (Minangkabau). Pola J yang dicirikan oleh hirarkis, feodalistis, dan paternalisitik, sementara pola M berciri masyarakat yang tribal, bersuku-suku, demokratis, fraternalistik dan desentralistis. Analisis terhadap isi prinsip kebudayaan yang ideal (ideal culture) memperlihatkan perbedaan yang mendasar dalam melihat konsep kesehatan mental. Jawa mengartikan keselarasan sebagai sesuatu yang harus dibatinkan, dimana konflik-konflik yang timbul diredam dan dialihkan, bahkan disublimasi kedalam bentuk lain, antara lain dengan laku batin atau kebatinan. Melalui kebatinan ini manusia Jawa berusaha mencapai manuggaling kawulo-gusti; suatu keadaan yang sempurna. Kondisi demikian mencerminkan keadaan yang fit dari psikis seseorang yaitu kondisi mental yang sangat sehat. Sementara etnik Minangkabau tidaklah memandang konflik sebagai hal yang harus dipendam, sebaliknya malah dibiarkan terbuka dan harus dicari penyelesaian dengan mufakat terbuka. Ketegangan diperbolehkan, untuk mendorong kompetisi asal masih dalam prinsip alua jo patuik dan raso jo pareso. Pemecahan konflik tidak harus dibatinkan, tapi harus dicari dalam dialog yang intens. Disamping hal tersebut ukuran yang dipakai untuk menentukan sehat mental seseorang adalah: kepintaran menyesuaikan diri terutama untuk survive dengan pergulatan dengan kehidupan keras dirantau, kemampuan menyembunyikan aib (terutama aib pribadi dan keluarga), kemashuran, ketenaran, kemegahan (ego pribadi dan meyangkut harga diri), serta kemampuan menyumbang secara nyata bagi masyarakatnya. Karenanya seorang individu terus didorong untuk terus berkompetisi dan mencari prestasi setinggi-tingginya.
AGAMA
Hubungan antara kejiwaan  dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seorang  terhadap suatu kekuasaan Yang Maha Tinggi. Sikap pasrah serupa itu akan memberikan sikap optimis pada seseorang sehingga akan muncul perasaan positif seperti bahagia, rasa senang, puas, merasa sukses, merasa dicintai atau rasa aman.
Salah satu pandangan yang paling terkenal mengenai interaksi keyakinan beragama dengan mental health adalah dari Viktor Frankl, pendiri logoterapi. Victor Frankl dalam bukunya The Doctor and the Soul, menunjukkan tiga bidang kegiatan secara potensial mengandung nilai-nilai yang memungkinkan seseorang memperoleh makna dalam hidupnya, yaitu nilai-nilai kreatif (creative values), nilai-nilai penghayatan (experiental values), dan nilai-nilai bersikap (attitudinal values). Dengan merealisasikan nilai-nilai tersebut, diharapkan seseorang mampu menemukan dan mengembangkan makna hidupnya, sehingga mengalami hidup secara lebih bermakna (the meaningful life) yang merupkan pintu menuju kebahagiaan (happiness).
Agama dapat digolongkan pada nilai-nilai penghayatan, salah satu nilai yang dapat menjadi sumber makna hidup. Walaupun menurut victor Frankl, antara keyakinan beragama dengan kesehatan mental tidak ada hubungan kausalitas secara langsung.
Walaupun tidak ada hubungan kausalitas langsung, tetapi berdasarkan penelitian para ahli psikologi dan  kesehatan, ternyata bahwa komitmen keagamaan, pada kasus-kasus gangguan mental, mampu mencegah dan melindungi seseorang dari berbagai macam penyait mental.
The experiental values adalah religious commitment, yaitu hidup secara Islami. Maka untuk hidup secara islami bibutuhkan konsep dan prinsip-prinsip Islam untuk kesehatan jiwa. Pertama, melalui pendekatan training bercorak psiko-edukasi, yaitu sadar akan keunggulan dan kelemahan, sehingga terus-menerus melakukan evaluasi diri untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya, yakni mampu mengembangkan fitrahnya. Kedua, berusaha untuk selalu mampu menyesuaikan dirinya, berusaha untuk menentukan arti dan tujuan hidup (hanya semata-mata untuk beribadah dan memperoleh ridho-Nya). Ketiga, pelatihan disiplin (meningkatkan kualitas pribadi) yang berorientasi Spiritual Religius, misalnya dengan dzikir, puasa, salat dan ritual-ritual keagamaan lainnya.
SOSIAL EKONOMI
Menurut Patel, Swartz, & Cohen (2005) faktor-faktor sosial ekonomi seperti: kemiskinan, kekurangan pendidikan dan kekurangan lapangan kerja menjadi faktor resiko dari kesehatan mental. Artinya, orang yang mengalami keadaan sosial dan ekonomi yang buruk beresiko mengalami ketidaksehatan mental. Dalam bagan yang digambarkan di A Public Health Approach to Mental Health, hubungan antara faktor ekonomi khususnya kemiskinan dengan kesehatan mental adalah seperti lingkaran setan yang berketerusan.
Berikut beberapa data yang pernah di temukan terkait dengan hubungan sosial ekonomi dengan permasalahan kesehatan mental :
a. Gangguan mental (neurosis) yang dialami masyarakat miskin 2 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin (Patel, V, et al., Women, poverty, and common mental disorders in four restructuring societies. Journal Social Sciense and Medicine, 1999).
b. Masyarakat yang mempunyai persoalan dengan kelaparan dan berhutang, memiliki potensi yang besar untuk mengalami gangguan mental-neurosis (Patel, V, et al., Women, poverty, and common mental disorders in four restructuring societies. Journal Social Sciense and Medicine, 1999)
c. Gangguan mental (neurosis) pada umumnya dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman yang miskin dan padat (Araya, et al.,Education and income: which is more important for mental health?)
d. Gangguan mental (neurosis) juga pada umumnya dijumpai pada masyarakat yang tingkat penganggurannya tinggi dan berpenghasilan rendah (WHO International Consortium of Psychiatric Epidemiology. Cross-national Comparisons of Mental Disorders.Bulletin of the WHO, 2000)
e. Khusus gangguan mental psikosis masyarakat yang memiliki status social ekonomi terendah mempunyai kecenderungan resiko schizophrenia 8 kali lebih tinggi ketimbang masyrakat yang memiliki status sosial tertinggi bandingkan dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 1964 oleh Holingshead ditemukan hasil bahwa masyarakat kelas sosial ekonomi rendah memiliki prevalensi yang tinggi mengalami psikotik, sedangkan prevalensi neurotik lebih banyak dialami oleh kelompok sosial ekonomi tinggi. Kesimpulan ini tidak berlaku untuk psikosis jenis depresi, karena prevalensinya lebih tinggi dialami oleh kelompok ekonomi tinggi (Saraceno, B and Barbui C., Poverty and mental illness. Canadian Journal of Psychiatry, 1997)
SEJARAH
Sejak zaman dahulu di Indonesia sudah dikenal adanya gangguan jiwa. Namun demikian tidak diketahui secara pasti bagaimana mereka diperlakukan pada saat itu.Beberapa tindakan terhadap pasien gangguan jiwa sekarang dianggap merupakan warisan nenek moyang kita,maka dapat dibayangkan tindakan yang dimaksud adalah dipasung,dirantai atau diikat lalu ditempatkan tersendiri di rumah atau hutan apabila gangguan jiwanya berat dan membahayakan. Bila pasien tidak membahayakan maka dibiarkan berkeliaran di desa sambil mencari makan sendiri dan menjadi bahan tontonan masyarakat. Ada juga yang diperlakukan sebagai orang sakti atau perantara Roh dan manusia. Jika belajar dari sejarah,usaha kesehatan jiwa dan perawatannya di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni zaman kolonial dan setelah kemerdekaan.
 1). Zaman Kolonial.
Sebelum didirikan  Rumah sakit jiwa di Indonesia pasien gangguan jiwa ditampung di Rumah Sakit Sipil atau militer di Jakarta,Semarang dan Surabaya.Pasien yang ditampung adalah mereka yang sakit jiwa berat saja.Perawatan yang dijalankan saat iu hanya bersifat penjagaan saja.Tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda melakukan sensus pasien gangguan jiwa diseluruh Indonesia.Di Pulau Jawa dan Madura ditemukan pasien sekita 600 orang,sedangkan didaerah lain ditemukan sekitar 200 orang.Berdasarkan temuan tersebut pemerintah mendirikan Rumah sakit jiwa bagi pasien gangguan jiwa.
Suasana Rumah Sakit Jiwa di Cilendek Pada Zaman Kolonial
Pada tanggal 1 Juli 1882 didirikan rumah sakit jiwa pertama di Indonesia, di Cilendek Bogor Jawa Barat   dengan kapasitas 400 tempat tidur.Rumah sakit jiwa yang kedua didirikan di Lawang Jawa timur tanggal 23 Juni 1902.Rumah Sakit jiwa ini adalah terbesar di Asia tenggara dengan kapasitas 3300 tempat tidur.Rumah sakit jiwa yang ke-3 didirikan di Magelang pada tahun 1923,dengan kapasitas 1400 tempat tidur.Rumah sakit jiwa di Sabang tahun 1927.Menyusul didirikannya rumah sakit jiwa lainnya di Grogol Jakarta,Padang,Palembang,Banjarmasin dan manado,masing-masing memikili kapasitas yang berbeda. Era Pemerintah Hindia Belanda mengenal empat macam tempat perawatan pasien gangguan jiwa yakni 1. Rumah Sakit Jiwa (di Bogor, Magelang, Lawang dan Sabang), perawatan bersifat isolasi dan penjagaa, 2. Rumah Sakit Sementara yakni tempat penampungan sementara bagi pasien Psikotik akut yang dipulangkan setelah sembuh, 3. Rumah Perawatan, berfungsi sebagai Rumah sakit jiwa, dikepalai oleh seorang perawat berijazah dibawah penugasan Dokter umum, 4. Koloni yakni tempat penampungan pasien yang sudah tenang dan mereka bekerja dilahan pertanian.
2). Zaman Setelah Kemerdekaan.
Perkembangan usaha kesehatan jiwa di Indonesia meningkat,ditandai terbentuknya jawatan urusan penyakit jiwa pada bulan Oktober 1947.Usaha kesehatan jiwa tetap berjalan walaupun lambat. Pada saat itu masih terjadi revolusi fisik,tetapi pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan jiwa tetap dilaksanakan. Pada tahun 1951 dibuka sekolah perawat jiwa untuk orang Indonesia. Perawatan kesehatan jiwa mulai dikerjakan secara modern dan tidak lagi ditempatkan secara tertutup. Pasien dirawat diruangan dan bebas berinteraksi dengan orang lain. Pasien dihargai martabatnya sama dengan manusia lainnya. Jawatan urusan kesehatan jiwa bernaung dibawah Departemen Kesehatan terus membenahi sistem pengelolaan dan pelayanan kesehatan.Tahun 1966 dirubah menjadi Direktorat Kesehatan jiwa dan sampai sekarang dipimpin oleh Kepala direktorat Kesehatan jiwa. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang kesehatan jiwa no.3 tahun 1966 oleh pemerintah,sehingga membuka peluang untuk melaksanakan modernisasi semua sistem RSJ dan pelayanannya.
Kesehatan jiwa terus berkembang pesat pada abat ke-20 ini.Metode perawatan dan pengobatan bersifat ilmiah.Pengobatan disesuaikan dengan perkembangan Iptek,menggunakan obat-obatan psikofarmaka,terapi shock/ECT dan terapi lainnya.Demikian juga dengan Praktek keperawatan menggunakan metode ilmiah proses keperawatan,komunikasi terapeutik dan terapi modalitas keperawatan dengan kerangka ilmu pengetahuan yang mendasari praktek profesional.
Peran dan fungsi perawat jiwa dituntut lebih aktif dan profesional untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan jiwa. Pada saat ini pelayanan keperawatan kesehatan jiwa berorientasi pada pelayanan komunitas. Komitmen ini sesuai dengan hasil Konferensi Nasional I Keperawatan jiwa pada bulan Oktober 2004,bahwa pelayanan keperawatan diarahkan pada tindakan preventif dan promotif. Hal ini juga sejalan dengan paradigma sehat yang digariskan WHO dan dijalankan departemen kesehatan RI, bahwa upaya proaktif perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa. Upaya proaktif ini melibatkan banyak profesi termasuk psikiater dan perawat. Penanganan kesehatan jiwa bergeser pada upaya kuratif/perawatan rumah sakit menjadi perawatan kesehatan jiwa masyarakat. Pusat kesehatan jiwa masyarakat akan memberikan pelayanan dirumah berdasarkan wilayah kerjanya,diharapkan pasien dekat dengan keluarganya sebagai sistem pendukung yang dapat membantu pasien mandiri dan boleh berfungsi sebagai individu yang berguna.

DAFTAR PUSTAKA
Hamdi Muluk dan J Muniarti. Konsep Kesehatan Mental menurut Masyarakat Etnik Jawa dan minangkabau
Djumhana, H.B (1997) Integrasi Psikologi dengan islam menuju Psikologi Islami cetakan ke2 hlm.131, Pustaka Pelajar
https://psychosystem.wordpress.com/2011/02/09/hello-world/
http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2014/01/16/fakta-menarik-tentang-prevalensi-gangguan-jiwa-di-indonesia-di-yogyakarta-paling-tinggi-624891.html
Jalaluddin (2010) Psikologi Agama hlm 170-172, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Mukhtar GZ. Materi Kuliah Psikologi Agama II. Jurusan PA, Fakultas Ushuluddin, UIN SGD

Patel, V., Swartz, L., & Cohen, A. (2005). Chapter 14: The Evidence for Mental Health Promotion in Developing Countries. Dalam H. Herrman, S. Saxena, & R. Moodie. Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. Geneva: World Health Organization & Victorian Health Promotion Foundation.

Sabtu, 09 Mei 2015

Masalah Kependudukan Berawal dari mana???

Memang jika kita telisik ke masa lalu, masalah kependudukan sekarang adalah bukan masalah baru dan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda menjajah Indonesia. Berawal dari tahun 1930-an permasalahan penduduk di pulau jawapun mulai terjadi. Menurut Valkeburg, usaha menyuarakan untuk menurunkan angka kelahiran sadah dperjuangkan saat itu, namun pendapatnya masih kurang di dengar. Upaya untuk melakukan kontrasepsi sebenarnya juga sudah dilakukan, akan tetapi harga alat kontrasepsi pada masa itu sangat mahal, pemerintah kolonial juga melarang adanya publikasi atau periklanan ala-alat kontarsepsi. Di tambah dengan moralitas agama yang turut menghambat adanya program keluarga berencana, sehingga angka kelahiran tetap saja tinggi.
Kemudian di lanjutkan dengan masa orde baru Soekarno yang dimulai pada tahun 1945. Pada awal pemerintahan Soekarno, situasi saat itu masih tidak kondusif dan kestabilan politik masih belum konstan, sehingga konsep mengenai program keluarga berencana masih belum dapat diwujudkan. Karakteristik Soekarno yang pemberani dan sangat kontra pemerintahan barat nampaknya  membuat ia menolak beberapa saran dari pemerintah asing khususnya negara-negara barat utuk tetap tidak melakukan program keluarga berencana. Seperti saran yang pernah di tujukan oleh Louis Fischer kepada Soekarno mengenai pengendalian tingkat kelahiran. Namun saran dari Fischer itu malah ditolak oleh Soekarno. Fischer tidak mampu meyakinkan Soekarno dengan menggunakan argumen pada hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, tetapi justru Soekarno dapat menerima argumen untuk jarak kelahiran, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan ibu dan mengurangi beban keluarga. Soekarno berpendapat bahwa adanya pengendalian penduduk dengan melakukan pembatasan kelahiran merupakan indikasi adanya penurunan moralitas yang ia temukan dalam masyarakat barat. Soekarno  justru beranggapan wanita yang memiliki banyak anak adalah model kekuatan, kecantikan, dan ketahanan.
Kemudian dilanjutkan dengan era orde baru Soeharto. Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Soekarno. Dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari USAID (United States Agency for International Development) dan UNFPA (United Nations Fund for Population Activities). Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto juga berhasil mengatasi tantangan terbesar di masa kolonial Belanda yakni moralitas agama. Moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk.  Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah tentang pengendalian penduduk. Selain itu Soeharto menandatangani Pimpinan Dunia Deklarasi Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional). Pada tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi dewan koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta permusuhan terhadap keluarga berencana.
Sampai sekarang program mengenai keluarga berencana semakin di giatkan pemerintah khususnya oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ruang lingkup target pun semakin diperluas, bukan hanya berfokus pada penanganan keluarga berencana melalui program KB. Namun BKKBN mencoba untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. Salah satunya adalah program GenRe (Generasi Berencana) yang di tujukan kepada anak remaja dan dewasa awal Indonesia. Melalui pembentukan PIK-R dan PIK-M (Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa) di sekolah dan Universitas yang ada di seluruh Indonesia. Dengan adanya PIK-R dan PIK-M diharapkan para remaja atau mahasiswa Indonesia bisa saling berbagi informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS, NAPZA), keterampilan hidup (life skills), keterampilan advokasi dan KIE.  BKKBN juga terus berinovasi dalam menstimulus generasi muda Indonesia dengan mengadakan pemilihan duta GenRe (Generasi Berencana). Semua program tersebut di laksanakan untuk menghadapi 2 tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh generasi muda, yakni Bonus Demografi dan Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala BKKBN Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD. SpOK, Bonus Demografi di Indonesia diproyeksikan akan terjadi bertepatan dengan satu abad Indonesia merdeka yakni tahun 2045. Bonus Demografi merupakan bonus yang didapatkan oleh suatu negara karena jumlah usia produktif (16-64 tahun) lebih banyak dari pada usia non produktif (0-15 tahun dan lansia). Bonus demografi merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi berkah bagi negara Indonesia. Usia produktif ini apabila tidak berkualitas malah akan menjadi beban negara. Oleh karena itu Pemerintah harus meningkatkan wajib belajar 12 tahun, melakukan pembinaan pola asuh serta tumbuh kembang anak melalui posyandu dan PAUD, peningkatan usaha ekonomi keluarga, intinya peningkatan segala bidang agar SDM kita mampu bersaing di dunia International. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara non-produktif hanya 60 juta. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non-produktif  akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini jika tidak diimbangi dengan persiapan dari pemerintah yang matang. Maka bisa di pastikan beberapa tahun yang akan datang jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. 

Nasib Museum yang Terkikis oleh Kekinian (Part II)

            Kondisi Konkret Museum Indonesia
Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa museum termasuk dalam bagian dari objek wisata. Lebih jauh Undang-undang ini mengamanatkan mengenai kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Pada Pasal 15 dijelaskan bahwa “penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan membublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung teciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaran pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan”. Permasalahan klasik yang selama ini terjadi adalah museum di Indonesia belum memiliki standar pelayanan yang baik serta pelaksana pelayanan publik yang berkompeten. Senada dengan yang dikatakan oleh Putu Supadma Rudana Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia ketika diwawancarai awak media beberapa minggu yang lalu, kondisi museum di Indonesia sekarang cukup memprihatinkan dan pengunjungnya juga sepi. Bahkan ada selintingan negatif mengenai pengelola museum yang lebih mementingkan profit dengan memanfaatkan koleksi benda atau cerita bersejarah. Contoh museum yang kondisinya masih memprihantinkan adalah Museum Pendidikan Kota Malang, berlokasi di kawasan Malang International Education Park (MIE) Tlogowaru, Kedungkandang. Cat tembok bagian dalam mengelupas, koleksi museum kurang tertata dengan rapi bahkan pintu utama gedung tersebut juga rusak, sehingga tidak pernah dikunci dan hanya diganjal dengan sebatang kayu. Padahal museum tersebut sudah berdiri sejak tahun 2011.Kemudian Museum Sang Nila Utama di Pekanbaru. Memang dari luar terlihat masih bagus dan kokoh, namun jika pengunjung masuk ke dalam museum, pengunjung akan dikagetkan dengan atap museum yang berlubang. Ketika hujan datang, air akan mengucur ke lantai teras museum. Sehingga setiap hujan datang, teras museum pasti tergenang air. Menurut kordinator museum tersebut, sejak museum didirikan tahun 1980-an belum pernah dilakukan renovasi besar-besaran sampai sekarang. Bahkan di tahun 2010, saat launching program Museum Seni Lukis di Kabupaten Klungkung Bali, Menteri  Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pernah mengungkapkan rasa keprihatinannya. Beliau mengungkapkan 90% dari 275 museum di tahun itu tidak layak untuk di kunjungi. Sebab kondisi museum dan barang-barang yang ada di dalamnya tidak terawat. Dari 280 museum yang ada di tahun 2012, hanya 25 museum yang di revitalisasi. Padahal di waktu itu, kebijakan revitalisasi museum merupakan program prioritas Kebinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Meskipun demikian, sekarang Pemerintah nampaknya benar-benar serius bekerja keras untuk mengoptimalkan permuseuman Indonesia. Penambahan jumlah museum, revitalisasi secara keseluruhan dan standarisasi semakin digiatkan. Tahun 2015, jumlah museum Indonesia adalah 400, ini artinya dalam kurun waktu 3 tahun saja Pemerintah berhasil menambah jumlah museum sebanyak 120. Bahkan di tahun 2013 yang lalu, pemerintah menghabiskan anggaran dana kurang lebih Rp.146,5 miliar, di tahun 2014 Rp.109 miliar dan di tahun 2015 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp.143 miliar. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan museum modern, peningkatan kualitas museum-museum daerah serta revitalisasi museum dan cagar budaya Indonesia.
Standarisasi dan Solusi Permuseuman Indonesia
Program yang dijalankan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 sudah sangat bagus. Ada 130 museum yang sudah terstandarisasi, sebanyak 40 museum masuk kategori A, 55 museum masuk kategori B dan 25 museum masuk kategori C. Kemudian di tahun 2015 ini, pemerintah berencana melanjutkan strategi pengelolaan museum tersebut dengan melakukan standarisasi dengan target 100 museum lagi. Program standarisasi ini sangat tepat sasaran dan efektif. Dengan adanya tingkatan-tingakatan tersebut, setiap museum pasti terstimulus untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Jika sebuah museum masuk dalam kategori C artinya masih banyak aspek yang harus diperbaiki dan ditingkatkan sehingga bisa naik level menjadi kategori B. Penilaian kategoripun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Semua aspek harus terjamah, mulai dari tata ruang dan bangunan, struktur organisasi, visi, misi serta tujuan museum. Penilaian dilakukan oleh para tokoh, para pakar dan pemerhati museum, serta akan lebih popular lagi jika penilain ini mengikutsertakan media massa dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan maraknya sosial media di kalangan masyarakat dunia khususnya Indonesia sekarang, maka sosial media bisa dimanfaatkan untuk mengiklankan museum dan masyarakat nantinya bisa memberikan voting dan memilih museum terbaik versi mereka. Dari solusi ini masyarakat minimal mengerti nama-nama museum yang ada di Indonesia beserta letaknya, sehingga harapannya kedepan masyarakat tertarik untuk mengunjungi musem-musem tersebut.
Setelah dilakukan standarisasi dilanjutkan dengan revitalisasi museum. Sejak pemberlakukan otonomi daerah, banyak urusan kebudayaan yang dilimpahkan ke daerah, salah satunya adalah revitalisasi museum. Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat hanya mengelola enam museum di seluruh Indonesia, antara lain Museum Benteng Vredeburg, Museum Nasional, Museum Proklamasi, dan Museum Basuki Abdullah. Pengelolaan museum di daerah banyak dilimpahkan ke pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam hal revitalisasi ini dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik dari jajaran eksekutif ataupun legislatif, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Diharapkan dana yang dianggarkan APBN dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk revitalisasi museum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Dari definisi tersebut dapat kita telaah bahwa aspek yang terpenting adalah penataan ulang museum. Perlakuan museum seperti kasus Bojonegoro perlu direnungkan dan harus menjadi keprihatinan bersama. Lokasi museum sebaiknya lebih representatif, lebih layak, strategis dan terkesan tidak asal-asalan. Biar bagaimanapun penampilan luar tetap diperlukan bagi kultur masyarakat Indonesia yang menganut falsafah ajining raga saka busana. Warna dinding museum perlu diperbaharui sesuai kebutuhan, halaman atau teras museum perlu di tambah aksesoris kekinian agar terkesan tidak kaku dan mengikuti perkembangan zaman, contohnya pohon-pohon yang rindang dan taman dapat membuat pengunjung merasa nyaman dan sejuk berada di museum.
Indonesia bisa mencontoh konsep museum yang dikembangan negara di Eropa, menjadikan museum sebagai ikon sebuah wilayah. Sebagian besar negara di Eropa mengelola museum sebagai potensi pariwisata, ada sebuah sistem pengelolaan yang bisa menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah museum. Sehingga ada ciri khas tersendiri dan kesan positif ketika berkunjung ke museum tersebut. Kemudian kita juga bisa mencontoh program dari negara tetangga Singapura, gerakan “I Love Museums” mendorong semua masyarakat Singapura untuk pergi ke museum. Dari sisi bangunan, gedung lama dibuat semenarik mungkin. Salah satunya di Asian Civilization Museum, beberapa bagian dirubah dengan model minimalis namun tidak menghilangkan kesan klasik dan sejarah. Yang hasilnya bangunan museum tak lagi menyeramkan. Citra museum di masyarakat Indonesia selama ini cenderung identik dengan benda-benda kuno. Masyarakat masih berpikiran bahwa pergi ke museum terkesan flat dan begitu-begitu saja. Nampaknya kita perlu menambah sentuhan-sentuhan yang berbau interaktif dan menyenangkan di museum Indonesia. Seperti yang ada pada film “Night at the Museum” hasil produksi dari perusahaan besar 20th Century Fox. Memang terdengar konyol jika kita menginginkan hewan purbakala yang ada di museum hidup dan beraktivitas pada malam hari. Namun dari film tersebut setidaknya dapat menginspirasi kita untuk membuat museum menjadi lebih hidup. Kebanyakan benda-benda yang ada di museum saat ini terbungkus dalam kaca. Misal pakaian peninggalan kerajaan zaman dulu, agar lebih interaktif dan menyenangkan sistem tersebut di ubah, pakaian tersebut di biarkan tergantung tanpa di bungkus kaca dan pengunjung diperbolehkan untuk mengenakan pakaian tersebut dan mengambil foto. Ini akan menciptakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia akan sejarahnya. Namun jelas harus di imbangi dengan sistem keamanan yang ketat dari petugas museum.
Terakhir, tidak bisa dipungkiri mengintensifkan promosi adalah hal yang harus digiatkan lebih keras lagi. Kemasan marketing yang menarik dapat meningkatkan nilai jual yang tinggi. Misal melalui kerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan agar menghimbau pelajar untuk mengenal kepurbakalaan sejak dini. Khususnya jenjang SD, SMP, hingga SMA untuk melakukan studi ke museum. Output alternatif ini cukup strategis. Selain untuk menarik minat anak didik agar suka mengenal sejarah, cara ini juga efektif sebagai sarana transfer knowladge untuk membumikan sekaligus mengaplikasikan langsung pelajaran arkeologi dan sejarah kepada anak didik. Bukan hanya dengan Dinas Pendidikan, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan turut serta menyuarakan pentingnya merawat dan melestarikan museum-museum yang ada di Indonesia. 

Nasib Museum yang Terkikis oleh Kekinian (Part I)

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai peninggalan sejarahnya. Seperti isi pidato terakhir kenegaraan Bung Karno yang berbunyi “jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Baik peninggalan kisahnya ataupun peninggalan yang berupa keris, batu akik, perhiasan dan sebagainya. Museum merupakan wadah yang tepat untuk menyimpan bukti-bukti otentik mengenai peninggalan sejarah kebudayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Direktorat Museum RI pada tahun 2008, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan dan memamerkan untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, barang pembuktian manusia dan lingkungannya. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) museum merupakan  gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu atau tempat menyimpan barang kuno. Memuseumkan berarti memasukkan/menyimpankan ke museum atau menyimpan dan tidak menggunakan barang-barang yg sudah terlalu lama digunakan atau tidak pantas lagi digunakan.
            Namun jika 2 definisi di atas di bandingkan  dengan realita secara konkret yang ada di Indonesia sekarang. Definisi-definisi tersebut tanpa disadari bergeser dan berubah arti. Barang-barang kuno yang seharusnya mendapatkan perhatian umum tak lagi bernasib sama. Kunjungan masyarakat Indonesia ke museum yang tersebar di berbagai kota hanya sebesar 2 persen dari jumlah penduduk per tahun. Bahkan dari hasil perhitungan Direktorat Permuseuman Departemen Kebudayaan dan Pariwisata didapatkan data yang menyedihkan. Dalam rentang beberapa tahun terakhir, jumlah kunjungan masyarakat Indonesia ke museum tampak terus mengalami penurunan. Tahun 2006, angka kunjungan total masyarakat Indonesia ke museum adalah 4.561.165 kunjungan. Pada tahun 2007, jumlah tersebut menurun menjadi 4.204.321 kunjungan kemudian menurun lagi di tahun 2008 menjadi 4.174.020 kunjungan. Museum yang seharusnya bisa digunakan sebagai media untuk studi dan mengenal jati diri bangsa lebih dalam malah berubah fungsi menjadi kesenangan belaka tanpa mengerti makna di balik barang antik yang ada. Mayoritas anak remaja yang pergi ke museum hanya sekedar mengikuti agenda study tour dari sekolah, sebagai formalitas agar mendapatkan nilai yang baik di raport mereka ataupun hanya sekedar ingin mengambil foto dan memamerkannya di sosial media.
Gaya Hidup Hedonisme
Paham Hedonisme rintisan filosof Yunani Epicurus (341-270 SM) dan Aristippus of Cyrine (435-366 SM) memang nampak terlihat jelas perkembangannya sekarang di seluruh penjuru dunia. Pola hidup manusia yang selalu dinamis dan pengaruh globalisasi adalah 2 faktor yang jika dibenturkan ibarat mempercepat proses meletusnya gunung merapi. Globalisasi telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Di mana sekat yang menghalangi terjadinya komunikasi antar individu ditiadakan. Maka dari itu banyak informasi yang berasal dari negara lain dengan mudah dapat tersampaikan. Hal ini terjadi di karenakan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Berbagai macam informasi mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Globalisasi timbul karena akibat dari modernisasi dalam kurun waktu tertentu. Banyak manusia yang sudah menjadi korban modernisasi. Perubahan akibat modernisasi tersebut menjadikan masyarakat jatuh dalam kehidupan yang hedonisme. Hedonisme pada prinsipnya adalah pandangan yang menganggap bahwa hidup hanyalah tentang kesenangan semata tanpa peduli kondisi lingkungan sekitar. Hal ini sudah menjadi penyakit masyarakat Indonesia kedepan. Di zaman seperti sekarang, siapa yang tidak ingin hidup yang serba glamour dan mewah, punya 5 mobil sport terparkir di sebuah villa ekslusif bertingkat dengan luas 1 km persegi dan dilengkapi dengan kolam renang. Pola hidup hedonisme tersebut akhirnya merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga penghargaan akan sejarah dan kebudayaan menjadi semakin terkikis.
Menghabiskan weekend di mall atau bioskop lebih dipilih daripada pergi ke museum atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Riset yang dilakukan oleh Consumer Survey Indonesia selama bulan Februari 2010 sangat mencengangkan. Dari 512 responden yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya dihasilkan kesimpulan berupa rata-rata intensitas atau keseringan kunjungan orang pergi ke mall adalah setiap 6,5 hari sekali. Rata-rata waktu yang dihabiskan setiap kunjungan adalah 3,5 jam. Kemudian untuk rata-rata uang yang dihabiskan dalam satu kali kunjungan ke mall adalah Rp194.500 per orang. Jika jumlah uang tersebut dikonversikan selama setahun dengan cara mengalikannya dengan jumlah kunjungan selama setahun (365 hari dibagi 6,5 hari), kita akan dapatkan angka Rp10.921.000. Kondisi ini mengindikasikan mall pada akhirnya berubah fungsi, bukan hanya sekedar tempat berbelanja bagi para konsumen.Tetapi semua aktifitas bisa dilakukan di mall, seperti makan, bersosialisasi, bergaya dan hiburan. Ini mengukuhkan mal tidak lagi sekedar one stop shopping, tetapi menjadi one stop weekend activities. Jelas hasil survey tersebut membuat kita mengerti bahwa selama ini daya tarik dari museum itu sendiri masih kurang jika dibandingkan dengan mall. Orang lebih memilih mengeluarkan uang 10 juta setiap tahun untuk ke mall dari pada ke museum yang mungkin jika biaya keseluruhan dikalkulasikan tidak akan lebih dari 10% uang yang dihabiskan jika pergi ke mall.
BERSAMBUNG >>>>>

Jumat, 01 Mei 2015

Kerinduan Mereka, Mereka Adalah Keluarga

Kau tau apa?
Di bawah lampu kamar kos dengan pengiring suara gemericik air kolam ini
Kerinduan menghampiri bersama angin tengah malam
Kerinduan akan wajah-wajah mereka
Kerinduan akan gerak-gerik mereka kala itu
Kerinduan akan kata-kata, suka, cita, duka, tawa, canda masa lalu
Membuat ku ingin meraga sukma melayang mengunjungi mereka
Sekedar berbincang menikmati romansa keharmonisan bersama
Kau tau apa?
Jantungku bergerak, otakku berdetak, tubuhku berteriak ingin banggakan mereka
Wujudkan mimpi tangisan kebahagiaan yang keluar dari mata mereka
Pelukan kehangatan dan pengakuan keberhasilan dari jiwa mereka
Dan saya pastikan itu realita yang realistis di masa depan saya
Sekarang berjuang...
Apapun mimpi-mimpi mu itu kejar
Kejar terus kejar tanpa terlelap sampai matahari berpijar
Capai terus capai sampai akal mu tak sampai
Raih terus raih dengan doa dan ikhtiar yang gigih
Demi mereka...?
Mereka adalah keluarga saya



Opus : Jainal Ilmi
Sabtu, 2 Mei 2015
(Isi Hati Anak Perantauan Untuk Keluarga)